newssportsaz_0q4zf1
Jakarta, 10 November 2026 – Pemerintah Indonesia mempercepat penyelesaian tiga regulasi strategis sebagai bagian dari upaya memperoleh status anggota penuh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) pada 2028. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa ketiga aturan tersebut menjadi prioritas pemerintah untuk diselesaikan sepanjang 2027. Regulasi yang dimaksud mencakup pengaturan penyuapan terhadap pejabat asing, revisi Undang-Undang Statistik, serta perubahan Undang-Undang Persaingan Usaha. Menurut Airlangga, penyempurnaan regulasi diperlukan untuk menyesuaikan sistem hukum dan tata kelola Indonesia dengan standar internasional yang diterapkan OECD. Pemerintah optimistis proses aksesi dapat berjalan sesuai jadwal meskipun masih terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi.
Airlangga menjelaskan bahwa tingkat pemenuhan standar dan persyaratan OECD oleh Indonesia telah mencapai sekitar 80 persen. Capaian tersebut menunjukkan perkembangan positif dalam proses aksesi yang telah berlangsung sejak Indonesia memperoleh persetujuan untuk memulai tahapan keanggotaan pada Februari 2024. Meski demikian, pemerintah masih menghadapi sejumlah pekerjaan rumah, terutama dalam penyelarasan peraturan perundang-undangan. Airlangga menegaskan bahwa keberhasilan menjadi anggota OECD tidak hanya ditentukan oleh penyelesaian dokumen administratif, tetapi juga kesiapan Indonesia menerapkan kebijakan sesuai praktik internasional. Karena itu, koordinasi antarkementerian dan lembaga terus diperkuat agar proses reformasi dapat diselesaikan secara menyeluruh.
Salah satu regulasi yang menjadi perhatian utama adalah pengaturan mengenai foreign bribery atau praktik penyuapan terhadap pejabat publik asing. Airlangga mengakui Indonesia masih perlu memperkuat ketentuan hukum yang secara khusus mengatur tindakan penyuapan dalam transaksi bisnis lintas negara. Pengaturan tersebut menjadi bagian penting dari standar antikorupsi OECD yang bertujuan menciptakan kegiatan ekonomi internasional secara transparan dan adil. Pemerintah mempertimbangkan memasukkan ketentuan mengenai penyuapan pejabat asing ke dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Dalam rapat koordinasi yang berlangsung pada Senin, 9 November 2026, perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi turut memberikan masukan mengenai sejumlah ketentuan yang perlu diperbaiki agar sesuai dengan kebutuhan penegakan hukum.
Regulasi kedua yang menjadi prioritas adalah revisi Undang-Undang Statistik untuk memperkuat tata kelola data nasional. Pembaruan aturan tersebut dinilai penting karena data statistik menjadi dasar penyusunan kebijakan ekonomi, pembangunan, investasi, dan pelayanan publik. Pemerintah membutuhkan sistem statistik yang mampu menghasilkan informasi berkualitas, akurat, serta dapat dibandingkan dengan standar internasional. Airlangga menyampaikan bahwa pembahasan perubahan undang-undang tersebut masih berlangsung dan perlu dipercepat agar dapat diselesaikan pada 2027. Penguatan sistem statistik juga diharapkan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan pemerintah melalui penggunaan data yang lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sementara itu, regulasi ketiga berkaitan dengan revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Airlangga menilai aturan yang telah berlaku selama lebih dari dua dekade tersebut perlu diperbarui mengikuti perkembangan dunia usaha dan ekonomi digital. Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah pengaturan merger, akuisisi, serta mekanisme pemberitahuan transaksi perusahaan kepada otoritas pengawas persaingan. Komisi Pengawas Persaingan Usaha telah mengusulkan perubahan regulasi tersebut, sementara pembahasannya menjadi bagian dari inisiatif DPR melalui Komisi VI. Pemerintah berharap revisi undang-undang dapat memperkuat iklim persaingan usaha yang sehat sekaligus memberikan kepastian hukum bagi investor dan pelaku bisnis.
Dalam perkembangan proses aksesi, Indonesia telah memasuki tahap peninjauan teknis atau technical review yang dimulai sejak September 2025. Pemerintah menyampaikan bahwa pembahasan telah dimulai pada 24 dari 25 bidang aksesi, dengan sejumlah sektor masih memerlukan penyempurnaan kebijakan. Proses tersebut mencakup penilaian terhadap tata kelola pemerintahan, investasi, statistik, persaingan usaha, pemberantasan korupsi, serta berbagai bidang strategis lainnya. Airlangga juga mengungkapkan bahwa Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann dijadwalkan mengunjungi Indonesia pada 25 November 2026. Kunjungan tersebut direncanakan mencakup pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto untuk membahas perkembangan proses aksesi dan langkah reformasi yang masih harus dilaksanakan pemerintah.
Pemerintah menegaskan bahwa target keanggotaan penuh OECD pada 2028 tetap menjadi bagian penting dari agenda transformasi ekonomi nasional menuju Indonesia Emas 2045. Keanggotaan tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas regulasi, memperkuat kepercayaan investor, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Namun, penyelesaian tiga regulasi prioritas pada 2027 belum secara otomatis menjamin Indonesia diterima sebagai anggota karena keputusan akhir tetap bergantung pada hasil penilaian dan persetujuan negara-negara anggota OECD. Airlangga menekankan pentingnya keterlibatan DPR, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat dalam memastikan reformasi berjalan secara efektif. Dengan mempercepat penyelarasan kebijakan dan memperkuat koordinasi antarlembaga, pemerintah berupaya memenuhi seluruh persyaratan yang diperlukan agar Indonesia dapat mencapai target keanggotaan penuh pada 2028.
