newssportsaz_0q4zf1
Jakarta, Juli 2025 – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Bambang Soesatyo, mengusulkan amandemen terbatas terhadap Undang‑Undang Dasar 1945. Tujuannya adalah mengembalikan wewenang MPR menetapkan Pokok‑Pokok Haluan Negara (PPHN), guna memperkuat peran konstitusional lembaga ini dalam menetapkan arah pembangunan jangka panjang.
🛡️ Mengapa Amandemen Diperlukan?
-
Dalam amandemen UUD sebelumnya (1999–2002), kewenangan MPR untuk menetapkan GBHN—pendahulu dari PPHN—dihapus. Kini Bambang Soesatyo berpendapat perlu dikembalikan agar arah pembangunan tidak berubah drastis antargenerasi kepemimpinan komisiyudisial.go.id+13mpr.go.id+13E-Journal Universitas Bengkulu+13.
-
PPHN diharapkan menjadi garis dasar program nasional yang konsisten, tidak bergantung pada pergantian presiden atau friksi politik Cakaplah.
⚖️ Wacana Mendukung dan Kritis
-
Rencana ini diproyeksikan hanya sebagai amandemen terbatas, tidak merombak pasal-pasal lain dalam UUD komisiyudisial.go.id+10Cakaplah+10https://www.alinea.id+10.
-
Ada kekhawatiran dari beberapa pihak bahwa pemberlakuan PPHN bisa membatasi fleksibilitas pemerintahan mendatang dalam menyesuaikan kebijakan sesuai kebutuhan zaman mpr.go.id+2mpr.go.id+2Cakaplah+2.
🏛️ Tahapan dan Mekanisme Amandemen
-
Usulan amandemen harus diajukan oleh sekurang‑kurangnya sepertiga anggota MPR dan disahkan melalui sidang MPR hukumonline.com+15en.wikipedia.org+15mpr.go.id+15.
-
Setelah mendapat dukungan formal, rancangan harus dibahas bersama DPR dan DPD dalam mekanisme legislasi konstitusional sebelum disahkan dalam sidang MPR.
✅ Apa yang Targetkan?
-
Memperkuat peran MPR dalam mengawal cita-cita pembangunan nasional.
-
Menjamin kesinambungan arah negara, khususnya dalam pembangunan infrastruktur strategis, kesehatan, pendidikan, dan IKN.
-
Menambah fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan PPHN, termasuk kemampuan meminta pertanggungjawaban pemerintahan.
🔍 Kesimpulan
Inisiatif Ketua MPR ini menandakan upaya memperkuat institusi negara melalui konstitusi, dengan menempatkan PPHN sebagai instrumen strategis negara. Jika disahkan, amandemen terbatas ini akan memperluas peran MPR dalam memastikan arah pembangunan nasional tetap konsisten dan relevan dengan jangka panjang.
