newssportsaz_0q4zf1
Jakarta, 11 November 2026 – Komisi III DPR RI dijadwalkan menggelar rapat kerja bersama Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto pada Kamis, 12 November 2026. Pertemuan tersebut akan membahas perkembangan penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Rapat direncanakan berlangsung pukul 08.30 WIB dengan agenda utama meminta penjelasan kepolisian mengenai proses penyidikan dan pihak-pihak yang diduga terlibat.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan bahwa rapat tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan parlemen terhadap penegakan hukum. DPR ingin memastikan penyidikan dilakukan secara menyeluruh, termasuk mengungkap pihak yang memerintahkan penyadapan dan motif di balik tindakan tersebut. Komisi III juga akan meminta penjelasan mengenai aktivitas lain yang diduga dilakukan atau dikendalikan oleh para tersangka.
Rencana rapat telah disampaikan sejak Minggu, 8 November 2026, tetapi pelaksanaannya dijadwalkan setelah pembukaan masa persidangan DPR pada Selasa, 10 November. Habiburokhman akan memimpin pertemuan bersama jajaran pimpinan Komisi III. DPR menegaskan bahwa pengawasan terhadap perkara ini akan terus dilakukan agar seluruh pihak yang terbukti melakukan pelanggaran dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum.
Kasus dugaan penyadapan ilegal tersebut mencuat setelah adanya laporan polisi pada 30 Oktober 2026 mengenai dugaan penghapusan berkas hasil penyadapan. Berdasarkan penyelidikan Bareskrim Polri, praktik penyadapan diduga berlangsung sepanjang periode 2025 hingga 2026. Sejumlah nomor telepon disebut dimasukkan ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui prosedur verifikasi dan tanpa dasar kepentingan penegakan hukum yang sah.
Dalam perkembangan penyidikan, kepolisian telah menetapkan empat tersangka, yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi. Penetapan tersangka dilakukan secara bertahap pada awal November 2026. Perkara tersebut mencakup dugaan penyadapan tanpa hak, akses ilegal terhadap sistem elektronik, serta penghapusan data yang diduga berkaitan dengan aktivitas penyadapan.
Dugaan penyadapan tidak hanya menyasar Presiden Prabowo, tetapi juga sejumlah pejabat negara, tokoh politik, dan pihak lain. Kondisi tersebut menimbulkan perhatian terhadap keamanan komunikasi pejabat serta mekanisme pengawasan penggunaan teknologi penyadapan oleh aparat. DPR menilai penanganan perkara harus dilakukan secara transparan dengan tetap menghormati asas praduga tak bersalah dan ketentuan hukum yang berlaku.
Melalui rapat kerja tersebut, Komisi III DPR berharap memperoleh gambaran lengkap mengenai perkembangan penyidikan, penggunaan sistem penyadapan, serta langkah pencegahan agar penyalahgunaan kewenangan tidak terulang. Hasil pertemuan juga diharapkan menjadi bahan evaluasi terhadap pengawasan teknologi komunikasi dalam lingkungan penegakan hukum. Kepastian mengenai pihak yang bertanggung jawab dan motif dugaan penyadapan masih bergantung pada pembuktian melalui proses hukum yang sedang berjalan.
