Jakarta, 23 Juli 2026 – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkapkan sejumlah arahan Presiden Prabowo Subianto terkait penguatan koperasi desa dan koperasi nelayan setelah mengikuti rapat terbatas yang berlangsung sekitar tiga setengah jam. Pertemuan tersebut membahas berbagai strategi untuk memperkuat perekonomian masyarakat di tingkat desa melalui pengembangan kelembagaan koperasi yang lebih modern, produktif, dan berkelanjutan. Menurut Zulhas, pemerintah menempatkan koperasi sebagai salah satu instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Pembahasan juga mencakup langkah-langkah percepatan implementasi program agar manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat. Rapat berlangsung dengan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga terkait guna menyelaraskan kebijakan lintas sektor.
Dalam keterangannya, Zulhas menjelaskan bahwa Presiden memberikan perhatian khusus terhadap upaya memperkuat peran koperasi sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat. Koperasi desa diharapkan mampu menjadi sarana pengelolaan berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari distribusi hasil pertanian, penyediaan bahan pokok, hingga layanan pendukung kegiatan usaha produktif. Sementara itu, koperasi nelayan didorong agar dapat meningkatkan efisiensi rantai distribusi hasil tangkapan, memperluas akses pasar, serta memperkuat posisi tawar para nelayan. Pendekatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah ekonomi di tingkat lokal. Pemerintah juga menekankan pentingnya tata kelola koperasi yang profesional dan akuntabel.
Selain memperkuat kelembagaan, rapat turut membahas dukungan terhadap akses pembiayaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan koperasi. Digitalisasi dinilai menjadi salah satu faktor penting agar koperasi mampu beradaptasi dengan perkembangan ekonomi modern dan memperluas jangkauan layanan kepada anggotanya. Pemerintah juga mendorong sinergi antara kementerian, pemerintah daerah, serta berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan secara efektif. Dengan dukungan tersebut, koperasi diharapkan dapat berkembang menjadi lembaga ekonomi yang lebih kompetitif dan berkelanjutan. Pendampingan terhadap pengurus koperasi juga menjadi bagian dari strategi yang disiapkan.
Sektor perikanan dan pertanian menjadi perhatian utama dalam pembahasan karena memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Melalui koperasi, para petani dan nelayan diharapkan memperoleh kemudahan dalam mengakses sarana produksi, pembiayaan, hingga pemasaran hasil usaha. Model pengelolaan secara kolektif dinilai mampu meningkatkan efisiensi biaya operasional sekaligus memperkuat daya saing produk di pasar. Pemerintah memandang penguatan koperasi sebagai langkah yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dari tingkat desa. Dengan demikian, manfaat pembangunan diharapkan dapat dirasakan secara lebih merata.
Pembentukan ekosistem koperasi yang sehat juga menjadi salah satu fokus pembahasan dalam rapat tersebut. Pemerintah menilai keberhasilan koperasi tidak hanya ditentukan oleh dukungan regulasi, tetapi juga oleh partisipasi aktif masyarakat sebagai anggota. Oleh karena itu, edukasi mengenai prinsip-prinsip koperasi, tata kelola yang baik, serta transparansi dalam pengelolaan keuangan akan terus diperkuat. Kepercayaan anggota menjadi fondasi penting agar koperasi dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi yang nyata. Langkah tersebut diharapkan mampu menciptakan kelembagaan yang tangguh menghadapi berbagai tantangan ekonomi.
Di sisi lain, pemerintah juga menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian dalam mengawal pelaksanaan berbagai program yang berkaitan dengan koperasi desa dan nelayan. Sinkronisasi kebijakan diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih program serta memastikan setiap dukungan yang diberikan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Evaluasi berkala juga akan dilakukan untuk mengukur efektivitas implementasi program sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan. Pendekatan tersebut diharapkan mampu mempercepat pencapaian target pembangunan ekonomi berbasis desa yang inklusif dan berkelanjutan.
Melalui arahan yang disampaikan dalam rapat tersebut, pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjadikan koperasi sebagai salah satu pilar utama penguatan ekonomi rakyat. Pengembangan koperasi desa dan koperasi nelayan diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat ketahanan pangan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan dukungan kebijakan yang terintegrasi, pengelolaan yang profesional, dan kolaborasi lintas sektor, koperasi diharapkan semakin berperan sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat Indonesia.






