newssportsaz_0q4zf1
New York, 27 September 2026 – Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov menyatakan sudah waktunya memastikan terbentuknya Negara Palestina berdasarkan kerangka internasional dan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang relevan. Pernyataan tersebut disampaikan Lavrov dalam pidatonya pada Debat Umum Sidang Majelis Umum PBB ke-81 di New York, Sabtu (26/9). Ia menempatkan persoalan Palestina sebagai salah satu isu utama dalam pembahasan mengenai keamanan dan stabilitas Timur Tengah. Rusia kembali menegaskan dukungannya terhadap penyelesaian politik berdasarkan prinsip solusi dua negara.
Lavrov juga menyoroti perkembangan di Tepi Barat yang menurutnya terus memburuk di tengah meningkatnya aktivitas permukiman Israel. Ia memperingatkan bahwa kondisi tersebut dapat semakin mempersempit ruang bagi penyelesaian konflik melalui jalur politik. Pemerintah Rusia memandang pembentukan negara Palestina harus diwujudkan sesuai keputusan internasional yang telah disepakati. Moskow juga menyerukan agar persoalan Palestina tidak terus dibiarkan tanpa penyelesaian jangka panjang.
Dalam pidatonya, Lavrov turut membahas situasi di Jalur Gaza dan pelaksanaan rencana perdamaian yang telah mendapatkan dukungan Dewan Keamanan PBB. Ia menilai implementasi rencana tersebut belum menghasilkan perdamaian yang diharapkan. Rusia menyatakan bersedia bekerja secara konstruktif dengan berbagai pihak internasional untuk membantu menciptakan stabilitas dan meredakan ketegangan di kawasan. Pendekatan diplomatik dinilai tetap diperlukan untuk menghasilkan penyelesaian yang dapat bertahan dalam jangka panjang.
Pernyataan Lavrov disampaikan ketika isu Palestina kembali mendapatkan perhatian besar selama rangkaian Sidang Majelis Umum PBB tahun ini. Pada 22 September, Sekretaris Jenderal PBB António Guterres menyatakan solusi dua negara tetap menjadi jalur yang dinilai kredibel untuk mencapai perdamaian dan keamanan bagi Palestina maupun Israel. Guterres menyebut solusi tersebut didasarkan pada garis sebelum 1967 serta ketentuan hukum internasional dan resolusi Dewan Keamanan yang relevan. Ia juga menyerukan penghentian perluasan permukiman dan kemajuan menuju proses politik yang memungkinkan terwujudnya hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Palestina.
Posisi Palestina dalam sidang tahun ini juga menjadi perhatian setelah Majelis Umum PBB pada 17 September mengadopsi resolusi yang memungkinkan delegasi tingkat tinggi Palestina berpartisipasi secara virtual. Resolusi tersebut mendapat dukungan 152 negara, sementara tiga negara menolak dan empat lainnya abstain. Presiden Palestina Mahmoud Abbas kemudian menyampaikan pidatonya melalui rekaman video dalam rangkaian debat umum. Perkembangan itu menunjukkan persoalan Palestina tetap menjadi salah satu agenda diplomatik utama dalam sidang tahun ini.
Rusia selama ini mendukung kerangka penyelesaian yang menghasilkan dua negara yang hidup berdampingan dalam keamanan. Dalam pernyataan terbarunya, Lavrov kembali mengaitkan penyelesaian konflik dengan pembentukan negara Palestina berdasarkan keputusan internasional. Pada saat yang sama, perbedaan posisi antara berbagai negara mengenai langkah diplomatik, keamanan Israel, pemerintahan Palestina, permukiman, serta masa depan Gaza masih menjadi tantangan dalam mencapai kesepakatan. Kondisi tersebut membuat proses politik di Timur Tengah tetap menjadi salah satu persoalan internasional yang kompleks.
Lavrov menegaskan kesiapan Moskow untuk berkomunikasi dengan berbagai pihak yang terlibat guna membantu menurunkan ketegangan di kawasan. Rusia memandang stabilitas jangka panjang tidak dapat dipisahkan dari penyelesaian persoalan Palestina melalui mekanisme politik dan diplomatik. Seruan tersebut muncul bersamaan dengan meningkatnya dorongan internasional untuk mempertahankan prospek solusi dua negara. Sidang Majelis Umum PBB ke-81 pun kembali menjadi forum bagi negara-negara anggota untuk menyampaikan posisi masing-masing mengenai masa depan Palestina dan keamanan Timur Tengah.
