newssportsaz_0q4zf1
Palu, 14 November 2026 – Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir mengungkapkan sejumlah kriteria yang dinilai penting bagi calon wakil presiden untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, sosok yang akan mengisi jabatan tersebut harus mampu membantu presiden menjalankan pemerintahan sekaligus memiliki komitmen kuat terhadap konstitusi dan kepentingan masyarakat. Pernyataan itu disampaikan Haedar di sela kegiatan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah yang berlangsung di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026). Ia menegaskan bahwa calon wakil presiden seharusnya menjadi figur pemersatu yang dapat diterima seluruh lapisan masyarakat. Karena itu, pertimbangan mengenai kemampuan, karakter, dan orientasi kepemimpinan dinilai lebih penting daripada sekadar popularitas seseorang.
Haedar menjelaskan bahwa wakil presiden memiliki tanggung jawab besar dalam mendukung pelaksanaan tugas kepala negara. Sosok yang dipilih harus mampu bekerja sama dengan presiden, memahami arah kebijakan pemerintahan, serta menjadikan konstitusi sebagai pedoman dalam mengambil keputusan. Selain itu, calon wakil presiden diharapkan memiliki keberpihakan yang jelas terhadap kepentingan rakyat tanpa membedakan latar belakang sosial maupun politik. Muhammadiyah memandang jabatan tersebut bukan sekadar posisi dalam struktur pemerintahan, melainkan amanah yang membutuhkan tanggung jawab kenegaraan. Haedar juga menekankan pentingnya keselarasan antara presiden dan wakil presiden agar program pembangunan dapat dijalankan secara efektif. Hubungan kerja yang harmonis dinilai diperlukan untuk menjaga kesinambungan kebijakan nasional.
Dalam penjelasannya, Haedar menegaskan bahwa Muhammadiyah tidak menitikberatkan pembahasan pada nama tokoh tertentu yang sedang masuk dalam bursa calon wakil presiden. Menurutnya, hal terpenting justru terletak pada kualitas pemikiran, kepribadian, orientasi tindakan, dan langkah nyata yang akan dilakukan seseorang ketika mengemban jabatan tersebut. Seorang wakil presiden harus memiliki pandangan kebangsaan yang luas serta mampu menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Ia juga diharapkan tidak menjadikan jabatan sebagai sarana memperjuangkan kepentingan keluarga, kelompok, ataupun golongan tertentu. Haedar menilai calon pemimpin nasional seharusnya telah memiliki kematangan pribadi sehingga dapat memusatkan perhatian pada tanggung jawab publik. Dengan karakter tersebut, wakil presiden diharapkan mampu menjalankan tugas sebagai pemimpin bagi seluruh rakyat Indonesia.
Muhammadiyah juga menyoroti pentingnya sikap kenegarawanan dalam menentukan calon pendamping Prabowo. Haedar berpandangan bahwa kepentingan bangsa dan negara harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin. Sikap tersebut diperlukan karena wakil presiden akan menghadapi berbagai persoalan nasional yang membutuhkan kebijakan lintas sektor dan dukungan banyak pihak. Perbedaan latar belakang politik seharusnya tidak menghalangi seseorang untuk menjalankan tanggung jawab secara adil. Haedar berharap siapa pun yang nantinya dipilih dapat memperoleh penerimaan masyarakat melalui komitmen terhadap kepentingan bersama. Penekanan ini sekaligus menunjukkan bahwa Muhammadiyah lebih mengutamakan prinsip kepemimpinan daripada keterikatan terhadap figur politik tertentu.
Mengenai kemungkinan calon wakil presiden berasal dari partai politik atau kalangan nonpartai, Haedar menyatakan bahwa proses penentuannya harus tetap mengikuti ketentuan perundang-undangan. Ia menegaskan bahwa Presiden Prabowo memiliki kewenangan konstitusional untuk mengusulkan calon wakil presiden apabila terjadi kekosongan jabatan. Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden. Ketentuan tersebut menjadi dasar dalam proses pengisian jabatan setelah Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pernyataan pengunduran diri kepada pimpinan MPR pada Kamis, 12 November 2026. Dengan demikian, pembahasan mengenai kandidat harus tetap ditempatkan dalam kerangka hukum yang berlaku. Muhammadiyah menilai proses konstitusional tersebut perlu dihormati agar pergantian kepemimpinan berlangsung tertib.
Pernyataan Haedar disampaikan bersamaan dengan penyelenggaraan puncak Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah yang dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah tokoh nasional turut hadir dalam kegiatan tersebut, termasuk Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti serta Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Hadir pula Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, Ketua MPR Ahmad Muzani, serta tokoh senior Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid. Kehadiran para pejabat dan tokoh nasional menunjukkan besarnya perhatian terhadap kegiatan organisasi Islam tersebut. Di tengah agenda peringatan hari lahir Muhammadiyah, pembahasan mengenai kepemimpinan nasional turut menjadi perhatian. Momentum itu dimanfaatkan Haedar untuk menyampaikan pandangan mengenai karakter pemimpin yang diperlukan dalam menjalankan pemerintahan.
Kriteria yang disampaikan Muhammadiyah menambah perspektif dalam pembahasan mengenai sosok wakil presiden yang akan mendampingi Prabowo Subianto. Haedar Nashir menegaskan bahwa kemampuan membantu presiden, kesetiaan terhadap konstitusi, keberpihakan kepada rakyat, serta sikap mengutamakan kepentingan bangsa merupakan hal yang harus diperhatikan. Muhammadiyah tidak menyebut kandidat tertentu sebagai pilihan organisasi dan menyerahkan proses pengusulan kepada kewenangan presiden. Keputusan akhir nantinya tetap harus mengikuti mekanisme pemilihan melalui MPR sebagaimana diatur dalam konstitusi. Di tengah munculnya berbagai nama tokoh politik, pembahasan mengenai kualitas kepemimpinan diharapkan tetap menjadi perhatian utama. Sosok yang terpilih nantinya akan memikul tanggung jawab untuk mendukung jalannya pemerintahan sekaligus menjaga kepentingan seluruh masyarakat Indonesia.
