newssportsaz_0q4zf1
Jakarta, 13 November 2026 – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menuntaskan penyidikan dugaan tindak pidana perbankan syariah yang terjadi di PT BPRS Khasanah Ummat, Banyumas, Jawa Tengah. Penyelesaian tahap penyidikan ditandai dengan penyerahan dua tersangka beserta barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Kejaksaan Negeri Banyumas pada Kamis (12/11/2026). Kedua tersangka diduga terlibat dalam penyimpangan penyaluran pembiayaan yang berpotensi menimbulkan kerugian sekitar Rp1,72 miliar. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya OJK memperkuat penegakan hukum di sektor jasa keuangan, khususnya industri perbankan syariah. OJK menegaskan bahwa pengawasan dan penindakan terhadap dugaan pelanggaran akan terus dilakukan untuk melindungi kepentingan masyarakat serta menjaga kepercayaan terhadap lembaga keuangan.
Dua tersangka yang diserahkan kepada kejaksaan masing-masing berinisial TR dan AHK. TR diketahui menjabat sebagai Direktur Utama PT BPRS Khasanah Ummat, sedangkan AHK merupakan pihak terafiliasi yang menjalankan peran sebagai konsultan bisnis perusahaan. Berdasarkan hasil penyidikan, keduanya diduga memiliki keterlibatan dalam proses pemberian pembiayaan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan tujuan penyaluran dana. Penyimpangan tersebut diduga berlangsung selama beberapa tahun dan melibatkan sejumlah fasilitas pembiayaan kepada nasabah. OJK menilai perkara ini perlu ditangani melalui proses hukum karena berkaitan dengan dugaan pelanggaran ketentuan perbankan syariah. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, keduanya tetap memiliki hak atas asas praduga tidak bersalah hingga terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Pelaksana Tugas Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK, Wahyu Budi Satriyo, menjelaskan bahwa dugaan penyimpangan berlangsung sejak Mei 2018 hingga September 2021. Dalam periode tersebut, penyidik menemukan 21 fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada 20 nasabah. Penyaluran pembiayaan tersebut diduga tidak sepenuhnya mengikuti ketentuan maupun tujuan penggunaan dana yang telah ditetapkan. Dari hasil pemeriksaan, potensi kerugian yang berkaitan dengan perkara ini diperkirakan mencapai Rp1,72 miliar. Nilai tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam penyidikan untuk menelusuri dugaan pelanggaran dan pihak-pihak yang bertanggung jawab. OJK juga melakukan pemeriksaan terhadap dokumen serta informasi yang berkaitan dengan proses pemberian pembiayaan selama periode tersebut.
Penyerahan tersangka dan barang bukti dilakukan setelah jaksa penuntut umum menyatakan berkas perkara lengkap atau P-21 pada 11 November 2026. Sebelumnya, penyidik OJK telah melaksanakan penyerahan berkas tahap pertama untuk diperiksa oleh pihak kejaksaan. Setelah seluruh persyaratan kelengkapan dinyatakan terpenuhi, proses hukum dilanjutkan melalui penyerahan tersangka dan barang bukti atau Tahap II. Dengan demikian, penanganan perkara memasuki tahapan penuntutan yang menjadi kewenangan jaksa penuntut umum. OJK menjelaskan bahwa perkara tersebut bermula dari rangkaian kegiatan pengawasan terhadap operasional bank. Prosesnya meliputi pengawasan rutin, pemeriksaan khusus, penyelidikan, hingga penyidikan setelah ditemukan indikasi dugaan tindak pidana.
Dalam perkara ini, tersangka TR disangkakan melanggar Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Penyidik juga mencantumkan alternatif sangkaan berdasarkan Pasal 63 ayat (4) huruf b dalam ketentuan perubahan undang-undang tersebut. Sementara itu, AHK disangkakan melanggar Pasal 64 Undang-Undang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah melalui UU P2SK. Alternatif sangkaan terhadap AHK juga mencakup Pasal 63 ayat (2) sesuai ketentuan yang berlaku. Penerapan pasal-pasal tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran dalam kegiatan operasional perbankan syariah. Penentuan pertanggungjawaban pidana masing-masing tersangka nantinya akan melalui proses pembuktian di pengadilan.
OJK menegaskan bahwa penanganan perkara BPRS Khasanah Ummat merupakan bagian dari penguatan pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Perbankan syariah memiliki kewajiban menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip kehati-hatian, tata kelola yang baik, serta ketentuan hukum yang berlaku. Penyimpangan dalam proses pembiayaan dapat menimbulkan risiko terhadap kondisi keuangan perusahaan dan kepentingan nasabah. Karena itu, pengawasan tidak hanya diarahkan pada pemenuhan ketentuan administratif, tetapi juga pada pencegahan tindakan yang berpotensi merugikan masyarakat. OJK menyatakan akan terus meningkatkan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia dalam menangani dugaan tindak pidana sektor keuangan. Kerja sama antarlembaga diharapkan dapat memperkuat efektivitas penanganan perkara dan memberikan kepastian hukum.
Dengan dilaksanakannya penyerahan Tahap II, proses hukum terhadap dua tersangka kasus BPRS Khasanah Ummat kini berlanjut ke tahap penuntutan. Kejaksaan akan menindaklanjuti berkas perkara dan barang bukti sesuai prosedur hukum yang berlaku sebelum perkara diperiksa di pengadilan. OJK menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan pengawasan dan penegakan hukum secara profesional, tegas, serta konsisten. Penanganan perkara ini juga diharapkan menjadi pengingat bagi pengelola lembaga keuangan mengenai pentingnya kepatuhan terhadap aturan penyaluran pembiayaan. Selain melindungi nasabah, penguatan tata kelola diperlukan untuk menjaga stabilitas dan kredibilitas industri perbankan syariah nasional. OJK berharap proses hukum yang berjalan dapat memberikan kepastian sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem jasa keuangan Indonesia.
