Jakarta, 17 November 2026 – Usulan revisi Undang-Undang Pemilu kembali menjadi perhatian setelah MPI mendorong penguatan keterwakilan perempuan dalam lembaga penyelenggara pemilihan umum. Salah satu gagasan yang disampaikan adalah menetapkan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam komposisi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Usulan tersebut bertujuan memperluas kesempatan perempuan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan strategis terkait pelaksanaan demokrasi. Keterwakilan perempuan dinilai penting karena penyelenggaraan pemilu tidak hanya berkaitan dengan persoalan teknis, tetapi juga menyangkut kesetaraan akses dan partisipasi politik. Pembahasan mengenai kuota tersebut menjadi bagian dari dorongan agar pembaruan regulasi pemilu lebih memperhatikan prinsip keterwakilan yang inklusif.
Gagasan keterwakilan perempuan sebesar 30 persen diarahkan untuk memperkuat komposisi kepemimpinan lembaga penyelenggara pemilu yang selama ini menjadi bagian penting dalam sistem demokrasi Indonesia. KPU memiliki tanggung jawab menyelenggarakan tahapan pemilu, mulai dari penyusunan aturan teknis hingga penetapan hasil sesuai kewenangannya. Sementara itu, Bawaslu menjalankan fungsi pengawasan dan penanganan dugaan pelanggaran pemilu, sedangkan DKPP bertugas memeriksa dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara. Ketiga lembaga tersebut memiliki peran berbeda, tetapi saling berkaitan dalam menjaga integritas proses pemilihan. Dengan meningkatkan keterlibatan perempuan, proses pengambilan keputusan diharapkan dapat mempertimbangkan pengalaman dan kebutuhan masyarakat yang lebih beragam.
Salah satu persoalan yang menjadi sorotan adalah ketentuan keterwakilan perempuan yang selama ini belum sepenuhnya menghasilkan komposisi keanggotaan sesuai harapan. Dalam sejumlah aturan, penggunaan frasa yang bersifat mempertimbangkan keterwakilan perempuan dinilai belum cukup menjamin terpenuhinya target 30 persen. Karena itu, berbagai kelompok masyarakat sipil mendorong perubahan rumusan hukum menjadi kewajiban yang lebih tegas dan dapat diukur. Penguatan aturan juga perlu disertai mekanisme pengawasan agar pelaksanaannya tidak berhenti pada tahap administrasi. Dengan demikian, keterwakilan perempuan diharapkan benar-benar tercermin dalam hasil akhir seleksi penyelenggara pemilu.
Pembahasan kuota perempuan juga berkaitan dengan mekanisme perekrutan anggota lembaga penyelenggara pemilu. Proses seleksi yang terbuka, objektif, dan transparan dinilai penting agar kebijakan afirmasi dapat berjalan tanpa mengabaikan kompetensi maupun integritas calon. Tim seleksi diharapkan memberikan kesempatan yang setara kepada perempuan untuk mengikuti seluruh tahapan penilaian. Selain itu, keterbukaan informasi mengenai persyaratan, hasil evaluasi, dan penetapan anggota terpilih diperlukan untuk memperkuat pengawasan masyarakat. Pengaturan yang jelas juga dapat mengurangi risiko keterwakilan perempuan hanya dipenuhi secara simbolis tanpa disertai kewenangan yang setara dalam pengambilan keputusan.
Dorongan penguatan keterwakilan perempuan muncul ketika Komisi II DPR RI tengah membahas penyusunan revisi UU Pemilu sebagai bagian dari persiapan menuju Pemilu 2029. Sejumlah organisasi masyarakat sipil telah menyampaikan masukan mengenai pembaruan sistem pemilu, termasuk penguatan kelembagaan penyelenggara dan perlindungan hak politik perempuan. Dalam pembahasan tersebut, kebijakan afirmasi juga diusulkan berlaku pada tingkat daerah hingga badan penyelenggara pemilu sementara. Perluasan penerapan kuota dinilai dapat membuka jalur kepemimpinan bagi perempuan sejak tingkat paling dekat dengan masyarakat. Meski demikian, rincian mengenai jumlah anggota, mekanisme seleksi, serta penerapan ketentuan pada setiap lembaga masih memerlukan pembahasan lebih lanjut.
Data keterwakilan perempuan dalam lembaga politik menunjukkan bahwa upaya peningkatan partisipasi masih menghadapi tantangan. Kaukus Perempuan Politik Indonesia mencatat jumlah perempuan di DPR RI mencapai sekitar 22,4 persen atau 130 dari 580 anggota. Sementara itu, keterwakilan perempuan di DPRD provinsi berada pada kisaran 19,08 persen dan DPRD kabupaten atau kota sekitar 16,47 persen. Angka tersebut memperlihatkan bahwa target afirmasi 30 persen belum tercapai secara merata dalam lembaga perwakilan. Kondisi serupa juga menjadi perhatian dalam proses rekrutmen penyelenggara pemilu di tingkat pusat maupun daerah. Karena itu, penguatan aturan dipandang sebagai salah satu langkah untuk memperbaiki kesempatan partisipasi perempuan dalam sistem politik nasional.
Usulan mengenai keterwakilan perempuan dalam KPU, Bawaslu, dan DKPP masih merupakan bagian dari pembahasan perubahan regulasi, sehingga belum dapat dipandang sebagai ketentuan baru yang telah disahkan. DPR bersama pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai masukan sebelum menetapkan rumusan akhir revisi UU Pemilu. Pembahasan tersebut mencakup kepastian hukum, kesesuaian dengan kewenangan masing-masing lembaga, serta mekanisme pelaksanaan kuota dalam proses seleksi. Partisipasi organisasi perempuan, akademisi, dan masyarakat sipil juga menjadi bagian penting untuk memastikan perubahan aturan menjawab kebutuhan nyata. Apabila disepakati, penguatan keterwakilan perempuan diharapkan tidak hanya meningkatkan jumlah perempuan dalam lembaga penyelenggara pemilu, tetapi juga memperluas partisipasi dan memperkuat kualitas penyelenggaraan demokrasi Indonesia.






