Jakarta, 15 November 2026 – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta seluruh pemerintah daerah, khususnya di Provinsi Aceh, meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi cuaca ekstrem yang diperkirakan berlangsung pada 14 hingga 16 November 2026. Tito yang juga menjabat Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera menegaskan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah dan seluruh unsur penanggulangan bencana. Instruksi tersebut disampaikan setelah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan mengenai potensi hujan lebat, angin kencang, serta petir di sejumlah wilayah Aceh. Pemerintah daerah diminta memastikan kesiapan personel, fasilitas kesehatan, perlengkapan penyelamatan, dan kebutuhan logistik masyarakat. Langkah antisipasi diperlukan untuk mengurangi risiko banjir susulan dan tanah longsor di kawasan yang masih menjalani pemulihan pascabencana.
Peringatan BMKG berkaitan dengan perkembangan dua bibit siklon tropis yang terpantau di sekitar wilayah Indonesia. Bibit Siklon Tropis 92B berada di kawasan Teluk Benggala, sedangkan Bibit Siklon Tropis 96S terpantau di Samudra Hindia bagian barat Sumatera. Kedua sistem tersebut berpotensi memengaruhi pola pergerakan angin dan meningkatkan pembentukan awan hujan di wilayah Aceh. Selain itu, aktivitas gelombang Kelvin serta tingginya kelembapan udara turut mendukung terjadinya hujan dengan intensitas tinggi. BMKG memperkirakan sejumlah daerah seperti Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Gayo Lues, Aceh Singkil, Aceh Tengah, Bener Meriah, Bireuen, Nagan Raya, dan Subulussalam berpotensi mengalami hujan lebat hingga sangat lebat. Kondisi tersebut meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi, terutama di kawasan yang memiliki riwayat banjir dan tanah longsor.
Menanggapi peringatan tersebut, Tito meminta kepala daerah segera menyampaikan informasi potensi cuaca ekstrem kepada seluruh jajaran pemerintahan hingga tingkat kecamatan dan desa. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), pemadam kebakaran, fasilitas pelayanan kesehatan, serta instansi yang menangani distribusi logistik diminta berada dalam kondisi siap. Perum Bulog juga diharapkan memastikan ketersediaan kebutuhan pangan apabila masyarakat harus menghadapi situasi darurat. Tito menekankan bahwa kesiapsiagaan harus dilakukan secara terukur tanpa menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat. Pemerintah daerah perlu mengutamakan informasi resmi dan memastikan setiap unsur memahami tugasnya ketika bencana terjadi. Dengan koordinasi yang baik, proses evakuasi maupun penyaluran bantuan diharapkan dapat berlangsung lebih cepat.
Selain mengeluarkan instruksi kesiapsiagaan, Satgas PRR telah menerjunkan tim untuk memantau langsung wilayah yang mengalami banjir susulan di Kabupaten Aceh Tamiang. Pada Sabtu (14/11/2026), tim yang dipimpin pejabat Kementerian Dalam Negeri, Imran, mengunjungi Desa Balai, Kecamatan Bendahara, serta sejumlah kawasan hunian sementara di Kecamatan Karang Baru dan Kejuruan Muda. Kunjungan tersebut dilakukan bersama pemerintah kabupaten dan unsur pemerintahan setempat untuk memeriksa kondisi masyarakat terdampak. Di Desa Balai, banjir dilaporkan terjadi sejak Kamis (12/11/2026) dengan ketinggian air mencapai sekitar 50 sentimeter hingga 1,5 meter. Wilayah yang berada di sekitar aliran Sungai Tamiang itu dihuni sekitar 350 kepala keluarga atau 1.500 penduduk. Tingginya curah hujan di kawasan hulu menjadi perhatian karena dapat menyebabkan genangan bertahan lebih lama.
Tim Satgas PRR juga memeriksa kondisi hunian sementara di Desa Tanjung Semantok, Kecamatan Karang Baru, yang ditempati sekitar 240 kepala keluarga. Kawasan tersebut mengalami banjir sejak Jumat (13/11/2026), dengan ketinggian air sekitar 30 sentimeter hingga masuk ke sejumlah rumah warga. Kondisi serupa terjadi di hunian sementara Desa Bukit Rata yang dihuni sekitar 80 kepala keluarga. Di lokasi tersebut, air bercampur lumpur sempat menggenangi kawasan permukiman hingga sekitar 40 sentimeter. Pemerintah daerah bersama Satgas PRR membahas langkah penanganan agar banjir tidak terus berulang, termasuk pembangunan fasilitas penampungan air dan perbaikan sistem pengendalian banjir. Penanganan tersebut menjadi perhatian karena warga yang sebelumnya terdampak bencana masih membutuhkan tempat tinggal yang aman selama proses rehabilitasi berlangsung.
Bupati Aceh Tamiang Armia Pahmi menyampaikan bahwa pemerintah daerah terus memantau perkembangan banjir dan mempertimbangkan penetapan status tanggap darurat apabila dampaknya semakin meluas. Pemerintah kabupaten juga menyiapkan bantuan kebutuhan mendesak bagi warga terdampak selama masa penanganan awal. Satgas PRR meminta pemerintah daerah berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai dan instansi pekerjaan umum untuk mempercepat penanganan tanggul serta normalisasi aliran sungai. Salah satu perhatian diarahkan pada perbaikan tanggul Marlempang agar risiko luapan Sungai Tamiang dapat dikurangi. Pemerintah juga membahas kemungkinan pembangunan kolam retensi di sekitar kawasan hunian sementara sebagai tempat penampungan air ketika curah hujan meningkat. Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat sekaligus mendukung keberlanjutan program pemulihan pascabencana.
Tito sebelumnya mengungkapkan bahwa sebanyak 41 kejadian banjir susulan, termasuk tanah longsor, tercatat di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sepanjang April hingga Oktober 2026. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemulihan pascabencana masih menghadapi tantangan akibat perubahan cuaca dan kerentanan infrastruktur. Pemerintah pusat telah mendorong percepatan normalisasi sungai serta penguatan tanggul di wilayah terdampak, dengan dukungan Kementerian Pekerjaan Umum, pemerintah daerah, TNI, dan Polri. Selain perbaikan infrastruktur, operasi modifikasi cuaca juga menjadi salah satu langkah yang dipertimbangkan untuk mengurangi risiko hujan ekstrem di kawasan tertentu. Tito mengingatkan bahwa pemerintah daerah dapat menetapkan kembali status tanggap darurat apabila situasi bencana membutuhkan penanganan lebih cepat. Masyarakat diimbau tetap waspada, mengikuti informasi resmi BMKG, serta mematuhi arahan petugas agar risiko korban dan kerusakan akibat cuaca ekstrem dapat ditekan.






