Surabaya, 10 September 2026 – DPRD Kota Surabaya mendorong Pemerintah Kota Surabaya mempercepat penyelesaian proyek pelebaran Jalan Wiyung-Menganti agar dapat dituntaskan pada masa kepemimpinan Wali Kota Eri Cahyadi. Infrastruktur tersebut dinilai memiliki peran strategis karena menjadi salah satu jalur utama yang menghubungkan kawasan Surabaya bagian barat dengan wilayah perbatasan menuju Kabupaten Gresik. Tingginya volume kendaraan membuat ruas tersebut kerap mengalami kepadatan, terutama pada jam keberangkatan dan kepulangan kerja. Pelebaran jalan diharapkan meningkatkan kapasitas sekaligus memperlancar mobilitas masyarakat yang setiap hari melintasi kawasan tersebut. DPRD meminta pemerintah kota memastikan tahapan pembebasan lahan dan pembangunan fisik berjalan sesuai perencanaan. Penyelesaian proyek juga dinilai semakin penting seiring pesatnya perkembangan kawasan permukiman dan aktivitas ekonomi di Surabaya barat.
Dorongan tersebut muncul karena persoalan kemacetan di koridor Wiyung-Menganti telah berlangsung cukup lama dan semakin terasa ketika volume kendaraan meningkat. Jalan tersebut digunakan masyarakat dari berbagai kawasan untuk menuju pusat Surabaya maupun bergerak ke arah Menganti dan wilayah Gresik. Pertumbuhan perumahan baru di sekitar koridor juga menyebabkan jumlah perjalanan harian terus bertambah. Pada beberapa titik, kapasitas jalan dinilai belum sebanding dengan beban kendaraan sehingga antrean mudah terbentuk. Kondisi semakin kompleks karena terdapat persimpangan, aktivitas keluar-masuk permukiman, serta kendaraan yang bergerak dari jalan lingkungan menuju jalur utama. DPRD menilai peningkatan kapasitas jalan harus dilakukan sebelum kepadatan berkembang menjadi persoalan yang semakin sulit ditangani.
Pelebaran Jalan Wiyung-Menganti membutuhkan proses yang tidak sederhana karena pemerintah harus menyelesaikan pembebasan sejumlah bidang tanah. Tahapan tersebut sering menjadi bagian yang membutuhkan waktu paling panjang dalam pembangunan jalan di kawasan perkotaan. Pemerintah perlu melakukan pengukuran, penilaian aset, verifikasi kepemilikan, hingga pembayaran ganti rugi sesuai ketentuan. Apabila terdapat persoalan dokumen atau perbedaan mengenai nilai tanah, proses dapat berlangsung lebih lama. DPRD meminta setiap hambatan segera dipetakan sehingga penyelesaiannya tidak menunggu hingga mendekati akhir masa pembangunan. Koordinasi dengan pemilik lahan juga perlu dilakukan secara terbuka agar proyek dapat berjalan tanpa menimbulkan konflik berkepanjangan.
Setelah pembebasan lahan selesai, pembangunan fisik diharapkan dapat dilakukan secara bertahap sesuai ketersediaan anggaran. Pelebaran tidak hanya berkaitan dengan penambahan ruang kendaraan, tetapi juga harus memperhitungkan drainase, trotoar, penerangan jalan, utilitas, serta keselamatan pengguna. Pemindahan jaringan listrik, telekomunikasi, pipa air, dan kabel lainnya dapat menjadi pekerjaan tambahan sebelum konstruksi utama dilakukan. Jika penataan utilitas tidak dikoordinasikan sejak awal, jalan yang baru selesai berpotensi kembali dibongkar untuk pekerjaan jaringan. DPRD karena itu mendorong pemerintah kota menyusun jadwal terintegrasi dengan seluruh pemilik utilitas. Pendekatan tersebut diharapkan membuat pembangunan lebih efisien sekaligus mengurangi gangguan terhadap masyarakat.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi selama ini menempatkan pembangunan dan peningkatan konektivitas jalan sebagai salah satu bagian dari upaya mengurai kemacetan. Pemerintah kota melakukan pembangunan jalan baru, pelebaran ruas eksisting, serta pembukaan koneksi antarkawasan untuk memberikan alternatif perjalanan kepada masyarakat. Koridor Wiyung menjadi salah satu kawasan yang membutuhkan perhatian karena pembangunan permukiman dan pusat kegiatan berlangsung cukup cepat. Ketergantungan terhadap beberapa jalan utama menyebabkan kepadatan terkonsentrasi pada waktu tertentu. Pelebaran Wiyung-Menganti diharapkan menjadi bagian dari jaringan yang lebih luas dan bukan sekadar memindahkan kemacetan ke persimpangan berikutnya. Karena itu, rekayasa lalu lintas di sekitar ruas tersebut juga perlu disiapkan bersamaan dengan pembangunan.
DPRD menilai keberhasilan proyek nantinya harus dilihat dari dampak terhadap waktu perjalanan masyarakat. Penambahan lebar jalan diharapkan membuat arus kendaraan lebih stabil dan mengurangi antrean panjang yang selama ini muncul pada jam sibuk. Namun, peningkatan kapasitas juga perlu diikuti pengaturan simpang dan akses keluar-masuk kawasan komersial maupun perumahan. Titik pertemuan kendaraan yang tidak tertata dapat tetap menimbulkan kemacetan meskipun badan jalan telah diperlebar. Pemerintah kota dapat melakukan evaluasi terhadap lampu lalu lintas, putaran balik, lokasi penyeberangan, dan akses jalan lingkungan. Dengan pengaturan yang tepat, kapasitas tambahan dari proyek pelebaran dapat dimanfaatkan secara maksimal.
Aspek keselamatan pejalan kaki dan pengguna kendaraan roda dua juga diminta tidak diabaikan. Kawasan Wiyung-Menganti memiliki aktivitas masyarakat yang cukup tinggi sehingga pembangunan harus menyediakan ruang yang aman bagi seluruh pengguna jalan. Trotoar yang terhubung, penerangan memadai, serta fasilitas penyeberangan dapat mengurangi risiko kecelakaan. Saluran drainase juga harus diperhitungkan agar pelebaran jalan tidak menimbulkan genangan ketika hujan deras. Pembangunan di kawasan perkotaan membutuhkan desain yang tidak hanya mengejar kapasitas kendaraan, tetapi juga kualitas ruang publik. DPRD berharap standar tersebut dapat diterapkan sejak tahap perencanaan sehingga tidak membutuhkan perbaikan berulang setelah proyek selesai.
Pelebaran koridor tersebut juga diperkirakan memberikan dampak ekonomi bagi kawasan Surabaya barat. Akses yang lebih lancar dapat mempermudah distribusi barang, perjalanan pekerja, dan aktivitas usaha masyarakat. Kawasan di sekitar Wiyung terus berkembang dengan hadirnya perumahan, pertokoan, fasilitas pendidikan, serta berbagai layanan masyarakat. Infrastruktur jalan yang memadai menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga perkembangan tersebut tetap terkendali. Namun, pemerintah juga perlu mengantisipasi peningkatan aktivitas yang dapat kembali menambah beban lalu lintas setelah jalan diperlebar. Pengendalian tata ruang dan pengaturan akses bangunan harus berjalan bersama pembangunan infrastruktur agar kapasitas jalan tidak cepat kembali terlampaui.
DPRD Surabaya akan terus melakukan pengawasan terhadap anggaran dan progres pembangunan agar proyek tidak mengalami keterlambatan. Pemerintah kota diminta memberikan informasi mengenai bidang tanah yang belum dibebaskan, kebutuhan anggaran, serta jadwal konstruksi secara terukur. Apabila terdapat kendala yang membutuhkan keputusan lintas instansi, penyelesaiannya diharapkan dapat dipercepat melalui koordinasi. Pengawasan juga diperlukan untuk memastikan kualitas pekerjaan sesuai spesifikasi dan anggaran digunakan secara efektif. Proyek yang berlangsung di ruas dengan lalu lintas tinggi harus memiliki pengaturan pekerjaan yang baik agar tidak menimbulkan kemacetan lebih parah selama konstruksi. Informasi mengenai perubahan arus juga perlu disampaikan kepada masyarakat sebelum pekerjaan dimulai.
Target penyelesaian pelebaran Jalan Wiyung-Menganti pada era kepemimpinan Eri Cahyadi kini menjadi perhatian DPRD karena proyek tersebut dinilai memiliki dampak langsung terhadap mobilitas masyarakat Surabaya barat. Pemerintah kota diharapkan menyelesaikan pembebasan lahan sekaligus memastikan pembangunan fisik tidak tertunda akibat persoalan administratif maupun koordinasi utilitas. DPRD juga meminta hasil pembangunan benar-benar memberikan peningkatan kapasitas dan keselamatan, bukan sekadar menambah lebar badan jalan pada beberapa titik. Integrasi dengan jaringan jalan lain diperlukan agar arus menuju Menganti maupun pusat Surabaya dapat bergerak lebih lancar. Jika seluruh tahapan dapat diselesaikan sesuai rencana, koridor tersebut diharapkan mampu mengurangi salah satu titik kemacetan yang selama ini dikeluhkan masyarakat. Penyelesaian proyek sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat konektivitas Surabaya dengan kawasan penyangga yang terus berkembang.





