Jakarta – Direktur Utama BPJS Kesehatan mengungkapkan adanya tekanan keuangan serius yang dialami lembaga jaminan kesehatan tersebut, dengan defisit operasional yang disebut mencapai sekitar Rp2 triliun per bulan. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran terkait keberlanjutan pembiayaan layanan kesehatan di masa mendatang.
Defisit terjadi setiap bulan
Dalam penjelasannya, manajemen BPJS Kesehatan menyebut bahwa ketidakseimbangan antara iuran yang masuk dan klaim layanan kesehatan menjadi salah satu faktor utama tekanan keuangan. Beban klaim yang terus meningkat membuat defisit bulanan sulit dihindari.
Risiko gagal bayar pada 2027
Jika tidak ada langkah korektif, kondisi ini disebut dapat berpotensi menimbulkan risiko gangguan likuiditas pada beberapa tahun mendatang, termasuk kemungkinan tekanan berat pada 2027. Namun, skenario tersebut masih bergantung pada kebijakan pemerintah dan penyesuaian sistem pembiayaan.
Upaya penyehatan sistem
BPJS Kesehatan disebut tengah mendorong sejumlah langkah perbaikan, seperti efisiensi layanan, penguatan sistem rujukan, serta penyesuaian skema pembiayaan untuk menjaga keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Peran pemerintah dan stakeholder
Pemerintah bersama pemangku kepentingan juga diharapkan ikut memperkuat ekosistem pembiayaan kesehatan agar program JKN tetap berjalan stabil dan dapat terus memberikan layanan kepada masyarakat luas tanpa gangguan.








